Email : uin@ar-raniry.ac.id | Telpon : +651-7557321

Pojok Opini : Partai SIRA, Dibutuhkan untuk “Menggarami” Aceh

Eka Januar, M.Soc, Sc*)

Lahirnya wacana mengaktifkikan kembali Partai SIRA oleh Majelis Tinggi (MTP) Partai SIRA untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019 merupakan hal yang positif bagi perkembangan dan pembangunan politik Aceh sekaligus untuk meningkatkan nilai tawar Aceh terhadap Jakarta. Karena SIRA merupakan organisasi yang dulunya terlibat langsung dalam konflik Aceh. Pasca perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang sudah berjalan dua belas tahun lebih kita dapat melihat masih sangat banyak tugas yang belum diselesaikan oleh elit-elit politik di Aceh.

Kehadiran Partai SIRA harus dapat memberikan nilai positif bagi dinamika politik di Aceh, partai politik lokal yang ada selama ini dinilai belum mampu memperjuangkan cita-cita masyarakat untuk mencapai kemakmurannya. Padahal Aceh memiliki dana yang sangat melimpah, Oleh karena kehadiran parta SIRA harus menjadi mitra politik bagi semua partai baik lokal maupun nasional dalam rangka memperjuangkan hak-hak rakyat Aceh.

Kondisi politik di Aceh dalam keadaan genting, Walaupun selama ini Partai Aceh (PA) menguasi manyoritas kursi di DPRA dan DPR Kabupaten/Kota namun disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki sehingga Partai Aceh belum mampu berbuat banyak untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Oleh karena itu kehadiraan partai SIRA yang anggotanya mayoritas dihuni oleh para mantan aktivis dan intelektual kampus diharapkan dapat menutupi kelemahan yang selama ini dihadapi oleh partai lokal yang ada di Aceh.

Partai lokal lain jangan alergi
Kehadiran partai SIRA jangan sampai menjadi alergi bagi partai lokal lain sehingga dianggap saingan dalam merebut kekuasaan politik. Aceh memiliki permasalahan yang sangat kompleks mulai dari implementasi UUPA yang belum semuanya berjalan kemudian ditambah lagi pasal demi pasal dalam UUPA yang dihapus oleh Pemerintah Pusat karena ada perubahan regulasi secara nasional dan ini semua terjadi karena elit-elit politik Aceh tidak serius dalam menjaga hak-hak keistimewaan Aceh yang terdapat dalam UUPA, kemudian masalah pengangguran dan kemiskinan yang begitu tinggi, semua permasalahan ini memerlukan perhatian serius dari seluruh komponen masyarakat Aceh.

Membangun Aceh tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri atau segelintir orang saja, semua masyarakat Aceh yang memiliki potensi harus bahu membahu dalam menyelesaikan segala persoalan yang selama ini membelenggu masayarakat Aceh, oleh sebab itu partai politik jangan hanya berorientasi pada kekuasaan semata akan tetapi harus dapat menjadi solusi bagi setiap persoalan bangsa.

*)Dosen Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh/ Anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)

 

Artikel ini telah dipublikasi pada: Media Online Aceh Trend - 01 Agustus 2017

0 Komentar