Email : uin@ar-raniry.ac.id | Telpon : +651-7557321

Dosen Hukum Tata Negara FSH UIN Ar Raniry Terlibat Dalam Pembentukan Qanun Aceh

FSH AR-RANIRY|Dosen sekaligus Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar Raniry Banda Aceh H. Mutiara Fahmi Lc, MA terlibat aktif selaku tenaga ahli Komisi VII DPRA dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Tatacara Pemberian Pertimbangan MPU Aceh. keterlibatannya kali ini merupakan keterlibat yang ketiga setelah sebelumnya ia juga berperan aktif dalam penyusunan Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, serta Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari’at Islam.

Qanun yang merupakan inisiasi MPU Aceh tersebut sudah melewati berbagai tahapan pembahasan antara pihak eksekutif Aceh dan Legislatif selama lima bulan sejak Juli 2017 lalu. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan seluruh SKPA dan SKPD se- Aceh juga telah dilaksanakan 16 Oktober 2017.

Selain itu, terkait beberapa pasal Qanun yang juga mengamanatkan agar setiap pelaksanaan kebijakan Instansi Vertikal dapat mendapat pertimbangan dari MPU Aceh telah dilakukan Rapat Konsultasi khusus dengan berbagai Instansi Vertikal di Aceh pada tanggal 9 Novenber 2017.

Pada tanggal 28 November lalu, Komisi VII DPRA didampingi para tenaga ahli dan Pimpinan MPU Aceh melakukan kordinasi lanjutan dan final dengan Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Yusharto, SH, M.Si, M. Pd di Jakarta guna harmonisasi dan finalisasi  draft Qanun tersebut. Tim Kemendagri juga dihadiri Kepala Seksi Khusus Aceh Dr. Rozi.

Dengan lahirnya Qanun Tatacara Pemberian Pertimbangan ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar bagi MPU Aceh dalam mekanisme pemberian pertimbangan kepada Pemerintahan Aceh dan Instansi Vertikal lainnya, baik dalam bertuk Fatwa, Taushiyah, maupun Saran. Kejelasan Tatacara dimaksud meliputi sisi kewenangan, subtansi bidang yang dapat diberi pertimbangan, waktu dan teknis pemberian pertimbangan, sosialisasi dan pengawasannya. Selain memberi penguatan kepada MPU Aceh selaku mitra strategis Pemerintahan, Rancangan Qanun ini juga memberi ruang kepada masyarakat untuk dapat mengawasi kebijakan Pemerintahan Aceh yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Syari’at Islam melalui mekanisme class action ke lembaga Peradilan. 

0 Komentar